Categories: Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Daerah LINTAS GAYO Lintas Gayo

Pengarang : Kausara Usman *

Pada tanggal 9 September 2022, sambil membaca media, saya membacakan pelantikan anggota Dewan Pendidikan Aceh Tengah dari tahun 2022 hingga 2027. Tentu saja pembukaan oleh anggota Ace Central Education. Dewan sebagai komunitas memiliki harapan yang tinggi terhadap perkembangan dunia pendidikan dan perubahan di Aceh Tengah pada umumnya.

Di sisi lain, pendidikan merupakan investasi besar bagi pemerintah pusat, negara bagian dan kabupaten/kota, yang mencapai 20% dari anggaran.

Jika kita tetap berpegang pada Undang-undang Kesultanan Aceh Tengah Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Daerah pada Pasal 1 Pasal 6, maka dijelaskan bahwa Dewan Pendidikan Daerah untuk selanjutnya: sebagai MPD. Berbasis masyarakat dan mandiri. Badan penentu kebijakan pendidikan.

Dewan Pendidikan Negara (selanjutnya MPD) adalah organisasi berbasis masyarakat dan independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan pendidikan, yang jelas memainkan peran yang sangat penting bagi masyarakat umum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. .

Berbagai permasalahan yang terjadi tentunya membutuhkan peran semua pihak untuk menyelesaikan semua permasalahan pendidikan global, harus ada kebijakan yang akan mendukung perkembangan pendidikan di wilayah kita.

Tugas utama penulis adalah memperkenalkan, bukan mengajar, tetapi hanya solusi yang diajukan penulis, karena semua pimpinan dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah yang diangkat adalah ahli dalam segala hal. Lapangan. Terutama terkait dengan: untuk pendidikan

Menyikapi berbagai pandangan dan pakar pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagoge, yang berarti instruksi yang diberikan kepada anak-anak.

Kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai education, yang berarti pengembangan atau pendidikan. Dalam bahasa Arab, kata ini sering diterjemahkan sebagai Turah, yang berarti pengajaran.

Istilah pendidikan perkembangan mengacu pada bimbingan atau dukungan yang disengaja yang diberikan oleh orang dewasa kepada siswa saat mereka dewasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan adalah usaha seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi dewasa atau untuk mencapai dan menjalani taraf hidup yang lebih tinggi.

Jika kata politik dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan menjadi politik.

Memahami Kebijakan Pendidikan Ali Imran mengutip Carter W. Kebijakan pendidikan yang baik adalah penilaian yang didasarkan pada sistem nilai dan penilaian terhadap keadaan yang berbeda.

Cita-cita ini menjadi dasar bagi kegiatan pembelajaran kelembagaan dan merupakan rencana komprehensif yang berfungsi sebagai panduan keputusan untuk mencapai tujuan kelembagaan.

Berdasarkan teori di atas, penulis berpendapat bahwa kebijakan pendidikan daerah dari tahun 2017 hingga 2022 harus sejalan dengan visi dan misi Provinsi Aceh Tengah pada Pasal 3. Intelijen (mendefinisikan masyarakat dengan pengetahuan dan teknologi yang diperlukan). di era globalisasi).

Merujuk pada visi dan misi Gubernur Aceh Tengah, dalam kegiatan proyek sering terjadi kesalahpahaman, seringkali terjadi kontradiksi antara proyek dan visi misi Victoria, tentu ini adalah salah satu tindakan yang mungkin dilakukan. . Hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di bidang pendidikan, untuk menjamin kesinambungan antara program dan visi misi Bupati Aceh Tengah.

Keberhasilan rencana aksi pendidikan tentunya membutuhkan dukungan dan dorongan dari seluruh pemangku kepentingan.

1. Perspektif kebutuhan sosial (social needs)

Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan untuk merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan berbagai kebutuhan, keinginan dan keinginan masyarakat.

Dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan memeriksa aspirasi masyarakat yang berkembang dan mengidentifikasinya sebelum merumuskan kebijakan pendidikan untuk mempromosikannya.

Pendekatan kebutuhan sosial tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebelum kebijakan pendidikan terbentuk, tetapi juga kebutuhan masyarakat setelah implementasi kebijakan pendidikan.

Semua warga negara wajib berpartisipasi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam pemetaan kebijakan, pemetaan kebijakan dapat diklasifikasikan sebagai tipe pasif. Artinya, kebijakan baru dapat dirumuskan jika ada tuntutan publik untuk pertama kalinya.

2. Evaluasi staf

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada aspek rasional penyediaan sumber daya manusia yang memadai di masyarakat.

Perspektif sumber daya manusia ini tidak melihat apakah ada tuntutan masyarakat, apakah masyarakat membutuhkan kebijakan pendidikan tertentu dan terutama didasarkan pada masalah-masalah rasional dan visioner. Pemimpin politik

Sebagai pemimpin dengan otoritas pembuat kebijakan, pemerintah memiliki legitimasi yang besar dalam membentuk kebijakan pendidikan. Aspek terpenting dari pendekatan jenis kedua ini adalah bahwa pendekatan ini umumnya lebih otoritatif.

Pendekatan sumber daya manusia tidak menghargai proses demokrasi dalam pembentukan kebijakan pendidikan, ditegaskan bahwa pembentukan kebijakan tidak dimulai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, tetapi segera dibentuk sesuai dengan kebutuhan masa depan. . Pemimpin visioner telah melihat.

Jenis pendekatan kedua ini memberi kesan cara-cara otoriter. Namun sisi positifnya adalah proses pembentukan kebijakan pendidikan saat ini lebih efektif dari perspektif personel ini dan memiliki dimensi jangka panjang dalam proses pelatihan [14].

1. Penciptaan masalah (problem definition).
Memahami masalah dapat membantu mengidentifikasi hipotesis implisit, mengidentifikasi penyebab, memetakan tujuan potensial, mengintegrasikan perspektif yang saling bertentangan, dan mengembangkan opsi kebijakan baru.

Definisi masalah merupakan sumber kebijakan publik Perencanaan kebijakan dapat dilakukan dengan memahami dan mengidentifikasi masalah secara tepat. .

Proses kebijakan publik diawali dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena berhasil tidaknya perumusan kebijakan ini berdampak signifikan terhadap proses pelaksanaan tugas ini dan akan berdampak besar pada proses pengembangan kebijakan selanjutnya.

2. Agenda politik

Begitu banyak masalah umum yang tidak mendapat perhatian khusus dari para politisi daerah. Pilihan dan orientasi politisi mengarah pada definisi agenda politik.

Sebelum masalah-masalah tersebut mendapat kesempatan untuk dimasukkan ke dalam agenda politik, masalah-masalah tersebut bersaing dengan masalah-masalah lain dan akhirnya masuk ke dalam agenda politik.

3. Pilih opsi kebijakan penyelesaian masalah

Ketika masalah publik didefinisikan dengan jelas dan politisi setuju untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda politik, langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Pada tahap ini, pembuat kebijakan mengembangkan pilihan kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.

4. Tingkat definisi kebijakan

Setelah memutuskan solusi politik atas suatu masalah politik, langkah terakhir bagi pembuat kebijakan adalah memberikan kekuatan hukum yang mengikat kebijakan. Proses pengembangan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi atau persetujuan kebijakan.

Seperti beberapa penjelasan di atas, itu hanya sekedar masukan dan saran dari penulis, bukan berarti merupakan tindakan stakeholders, konstruktif untuk menyelenggarakan pendidikan Aceh Tengah yang baik dan bermartabat kedepannya, karena ini adalah pendidikan. Ini adalah investasi.

* Mantan Sekretaris Universitas Sia Kuala Banda Aceh

Komentar:

Komentar:

Tari Saman Gayo Lues Cerita I Cerita I (Terbuka) |: asal

admin

Share
Published by
admin
Tags: pendidikan