Categories: Teknologi

Melihat Manfaat Penggunaan Teknologi Dalam Administrasi Pajak DDTC

cover issue 110 en US - Situs Berita Online Terbaik

Pelajari tentang manfaat menggunakan teknologi dalam administrasi perpajakan

Ravi Nugrahadi, Wilayah Blora, Jawa Tengah

Digitalisasi berkembang sangat pesat. Banyak transaksi yang tidak lagi dilakukan dengan cara biasa. Pembayaran transaksi tidak lagi dilakukan secara manual.

Perubahan kegiatan ekonomi ini mengharuskan otoritas pajak untuk mengembangkan sistem administrasi mereka. Tidak hanya Dinas Pendapatan sebagai pemungut pajak pusat, tetapi juga otoritas pajak provinsi dan kabupaten/kota (Bapenda) sebagai pemungut pajak daerah.

Perubahan administrasi terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Pajak (HPP). Salah satunya adalah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang berdomisili di Indonesia.

Menurut PMK 112/2022, penggunaan NIC sebagai NSAID independen dibatasi mulai 14 Juli 2022 hingga 2023. Setelah itu, mulai 1 Januari 2024, pengenalan NIC sebagai NSAID sepenuhnya efektif.

Dengan peraturan ini, NIK menjadi satu-satunya indikator, seperti NPWP, untuk menyusun basis pajak. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dan memudahkan pelacakan profil wajib pajak.

Selain itu, Administrasi Umum Pendapatan dapat memperluas jaringan host-to-host melalui instansi daerah. Misalnya membuat link dengan layanan perizinan sehingga pertukaran data saat mengajukan izin terjadi secara real time.

Dengan data link antardepartemen, Permendagri No. 112/2016 tentang Penegasan Status Wajib Pajak Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasalnya, menurut aturan, semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada penduduk harus dikenakan pajak atau tercermin dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT).

NIK juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator pajak daerah yang dipungut oleh Bapenda. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menggunakan Nomor Objek Fiskal (NOP), dapat ditambahkan dengan penggunaan NIK sebagai pengenal objek.

Jadi dalam contoh ini, ketika departemen perizinan masuk ke sistem data NIK, akan muncul juga data PPh dan PBB-P2 beserta status pembayarannya.

Telah terbukti bahwa teknologi informasi yang semakin maju saat ini berkontribusi pada administrasi perpajakan yang lebih baik dan adil. Salah satu konsekuensinya terkait dengan pembuatan profil wajib pajak.

Dengan NIK, Anda dapat membuat profil wajib pajak yang mencakup nama lengkap, alamat, status pekerjaan, serta kemungkinan detail pajak dan riwayat pembayaran. Tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Artinya, pajak harus dipungut menurut cara wajib pajak.

Integrasi data dan penyederhanaan prosedur

Selain memfasilitasi pembuatan profil wajib pajak, teknologi ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

Misalnya lembaga pusat dengan lembaga daerah. Bisa juga antara wajib pajak dengan pihak swasta seperti bank, agen transportasi, e-commerce, e-wallet, asuransi dan agen keuangan lainnya.

Integrasi data bertujuan untuk menciptakan keadilan pajak. Karena semakin tinggi arus kas individu atau badan hukum, yang menunjukkan perputaran ekonomi, semakin tinggi potensi pendapatan pajak.

Dari sisi fiskus, diharapkan peran teknologi semakin optimal, karena memudahkan masyarakat dalam menginformasikan transaksi. Kepatuhan SPT warga juga diharapkan lebih tinggi dengan mekanisme ini.

Misalnya pemasangan alat perekam digital di hotel atau restoran di Bapenda. Setiap transaksi yang masuk dan tercetak pada akun akan selalu tercatat pada perangkat yang terpasang. Data transaksi real-time otomatis terkirim ke database Bpenda.

Kemudian juga perlu menggunakan teknologi yang terkait dengan sistem pembayaran. Saat ini, sangat wajar untuk membayar dengan uang digital atau elektronik. Pembayaran harus dilakukan hanya melalui perangkat kartu atau bahkan hanya dengan memindai kode QR dengan ponsel.

Merespon fenomena serba digital tersebut, Bank Indonesia telah meluncurkan Indonesian Quick Response Code Standard (QRIS), yang berfungsi sebagai fasilitas pembayaran digital untuk berbagai penyedia pembayaran digital.

QRIS dapat menjadi salah satu saluran pilihan pembayaran pajak yang saat ini menggunakan kode tagihan atau sistem elektronik. Dengan QRIS, kode pajak dapat dipindai untuk pembayaran penuh dalam mata uang digital apa pun.

Dengan demikian, teknologi informasi yang semakin canggih dapat meningkatkan kualitas semua bidang administrasi perpajakan, seperti layanan pendaftaran dan pelaporan online, sosialisasi melalui jejaring sosial, pembayaran uang digital dan pembuatan database pajak elektronik.

Manfaat positifnya adalah dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, menyediakan database pajak yang komprehensif, dan memungkinkan pemungutan pajak yang lebih akurat dan sah. Keadilan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat.

*Artikel ini adalah salah satu artikel yang memenuhi syarat untuk Kontes Menulis DDTCNews 2022. Kontes ini diadakan dalam rangka perayaan ulang tahun DDTC yang ke-15. Anda dapat membaca lebih banyak artikel yang memenuhi syarat untuk total hadiah Rp 55 juta di sini.

ruang konferensi pribadi pmi Studio_1000

admin

Share
Published by
admin
Tags: Teknologi