Categories: Kesehatan

Peserta Andalkan Jaminan Kesehatan Pada JKN ANTARA Sulawesi Utara

Universal Health Coverage - Situs Berita Online Terbaik

Makassar (ANTARA): Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengandalkan jaminan kesehatan bersubsidi pemerintah yang disediakan BPJS Kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatannya.

“Awalnya dia mengatakan bahwa memiliki kartu JKN merupakan dukungan dari pemerintah karena semua anggota keluarga bisa mendapatkannya. Sejak menikah dan tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, kini ia mengasuh anak-anak yang tidak ditanggung,” kata Mutiara JKN. , peserta dalam segmen PBI APBN pada Kamis (29/9) saat membagikan pengalamannya khususnya saat melahirkan. ).

Kata Mutiara, suaminya yang bekerja sebagai buruh harian tentu sangat terbantu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk program JKN.

"Saat saya melahirkan di rumah sakit, saya berada di rumah sakit selama tiga hari. Namun, perawat rumah sakit mengatakan apakah itu normal atau operasi, JKN masih bisa menjamin sepenuhnya," katanya.

“Saya heran pemerintah membantu orang miskin seperti saya sampai terurus, tidak perlu bayar apa-apa, semua pelayanan yang saya terima dijamin penuh tanpa biaya tambahan apapun,” ujarnya.

Berlawanan dengan apa yang Mutiara bayangkan karena mendengar desas-desus bahwa peserta JKN dukungan pemerintah tidak akan terlayani dengan baik, semua layanan yang diberikan selama persalinan di rumah sakit ternyata sangat memuaskan dan tidak dipungut biaya.

“Dengan JKN tidak ada yang sulit untuk mengakses layanan kesehatan, baik berlibur maupun di rumah sakit. Administrasinya mudah dan tidak ada pengobatan lain yang saya rasakan,” ujarnya.

Masyarakat yang belum menjadi peserta JKN diharapkan segera mendaftar agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sementara itu, Fadillah, Kepala Cabang Makassar, Mitra Penyuluhan, Pengawasan dan Penyaringan BPJS Kesehatan menjelaskan mekanisme kepesertaan JKN dalam segmentasi PBI.

Menurut Fadillah, Dinas Sosial akan mendata calon PBI melalui Dinas Sosial Kabupaten (DWSW), sesuai kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi data calon PBI. Kemudian sebagai bukti data yang telah diverifikasi dan diverifikasi, Dinas Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) bupati, presiden dan gubernur untuk PBI APBD segmen keluar dan (SC) Menteri Sosial untuk segmen PBI APBN”, katanya. .

Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengirimkan SK penerima bantuan sosial kepada BPJS Osasuna. BPJS Kesehatan akan mengajukan permohonan kepesertaan sebagai peserta JKN pada segmen PBI. (*/inf)

MIRACLE TALK: TRANSFORMASI KESEHATAN DIGITAL UNTUK CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL 2030

admin

Share
Published by
admin
Tags: kesehatan